1 Tugas Softskill Bahasa Indonesia

ABSTRAK :

Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa penyediaan air pipa, maka kualitas pelayanan menjadi sangat penting untuk kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT. AETRA AIR JAKARTA Area Bisnis Cempaka Baru. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan yang terdiri dari Tangibles (X1), Reliability (X2), Responsivness (X3), Assurance (X4), dan Empathy   (X5) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif Y = -5,858 + 0,191X₁ + 0,152X₂ + 0,266X₃ + 0,345X₄ + 0,080X_5. Selain itu, dengan uji F dilihat bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan uji parsial T menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nilai Adjusted R square sebesar 0,904 atau 90,4% terhadap kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan dalam penelitian ini dan 9,6% dijelaskan oleh variabel lain.

Kata Kunci: Kepuasan Pelanggan, Tangibles, Reliability, Responsivness, Assurance dan    Empathy.

JUDUL PI :

ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PT. AETRA AIR JAKARTA

TUJUAN PENELITIAN :

1.      Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas layanan yang meliputi Tangibles (Bukti Fisik) Reliability (Kehandalan), Responsiveness(Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Empati) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan  pada PT. AETRA AIR JAKARTA

2.      Untuk mengetahui variabel apa yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada PT. AETRA AIR JAKARTA.

MANFAAT PENELITIAN :

a.      Manfaat Akademis

Menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman penulis dalam hal manajemen pemasaran khususnya mengenai kepuasan pelanggan.

b.      Manfaat Praktis

Memberikan informasi mengenai kepuasan pelanggan PT AETRA AIR JAKARTA dan acuan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan.

METODE PENELITIAN:

·         Data / Variabel

Data yang diambil dan digunakan oleh penulis adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, dalam hal ini data diperoleh dari hasil pengisian daftar pernyataan (kuesioner) kepada subyek yang bersangkutan dengan penelitian ini. Subyek penelitian ini adalah pelanggan PT Aetra Air Jakarta Area Bisnis Cempaka Baru.

·         Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Data Kualitatif

Yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

B.Data Kuantitatif

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

·         Alat Analisis Data

1.                  Analisis Regresi Linear Berganda

Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Adapun bentuk umum dari regresi linier berganda secara matematis adalah sebagai berikut :

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3+ b4 X4 + b5 X5

Dimana :

Y = Kepuasan konsumen

X1 = Bukti fisik

X2 = Keandalan

X3 = Daya tanggap

X4 = Jaminan

X5 = Empati

b1 = Koefisien Regresi X1

b2 = Koefisien Regresi X2

b3 = Koefisien Regresi X3

b4 = Koefisien Regresi X4

b5 = Koefisien Regresi X5

a = Konstanta

2.      Uji Hipotesis

A. Uji Simultan / Uji F hitung

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara besama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen.

Perumusan Hipotesis:

Ho =  Kualitas pelayanan secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Ha = Kualitas pelayanan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Kriteria pengujian :

1.   Mencari F tabel dengan rumus :

df1 = k-1

df2 = n-k

dimana k adalah jumlah variabel independen dan n adalah jumlah sampel.

Dengan demikian df1 = 5-1 = 4 dan df2 100 – 5 = 95, maka didapat nilai f tabel adalah sebesar 2,467.

2.   Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi yang   digunakan adalah 0,05 (α = 5%). Jika F hitung > F tabel maka Ho diterima berarti, masing-masing variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.      Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (α = 5%). Jika F hitung < F tabel maka Ha ditolak berarti, masing-masing variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

B. Uji Parsial /Uji T hitung

Uji ini berguna untuk menunjukkan pengaruh satu variabel penjelas secara parsial/individual/sendiri-sendiri dalam menerangkan variansi variabel terikat. Kesignifikanan nilai t ditunjukkan oleh p-value nya. Untuk menguji tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi yang diperoleh dari perhitungan, criteria pengujian dengan tingkat signifikansi(α).

a. jika t hitung < t tabel maka ho ditolak .

b. jika t hitung > t tabel maka ho diterima.

C. Analisis koefesien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted R square pada hasil output SPSS. Nilai koefisien determinan terletak antara 0-1.

1. Jika nilai R2=1 berarti bahwa garis regresi yang terjadi menjelaskan 100% variasi dalam variabel terikat.

2. Jika nilai R2 = 0 berarti model yang terjadi tidak dapat menjelaskan sedikitpun garis garis regresi yang terjadi.

3. Uji Asumsi Klasik

A.Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui data yang dianalisis berbentuk atau mempunyai distribusi normal atau tidak. Langkah yang dilakukan dalam uji ini adalah dengan mengunakan Normal Probabiliy Plot. Jika distribusi data normal, maka sebaran data akan berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Dasar pengambilan keputusan adalah berdasarkan probabilitas sebagai berikut:

a.       Jika nilai probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

b.      Jika nilai probabilitas < 0,05 makaa Ho ditolak

B.Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas  adalah  suatu  keadaan  dimana  satu  atau  lebih  variabel dependen dinyatakan sebagai kombinasi linier denganvariabel dependen lainnya. Jika  suatu  model  regresi  mengandung  multikolinearitas  maka  kesalahan  standar estimasi  akan  cenderung  meningkat  dengan  bertambahnya  variabel  dependen. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan :

a.       Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

b.      Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas

C.Uji Heteroskedastisitas

Pengujian  Heteroskedastisitas  dilakukan  dalam  sebuah  model  regresi dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah  suatu  regresi tersebut  terjadi ketidaksamaan  varians  dari  residual  setiap  pengamatan  ke  pengamatan lainnya. Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila disturbance terms untuk setiap observasi tidak lagi konstan tetapi bervariasi. Apabila terdapat pola yang  jelas,  serta titik-titik menyebar  keatas  dan  dibawah 0 pada  sumbu  Y,  maka tidak  terjadi  heteroskedastisitas.

D.Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi anatar residual pada pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi autokorelasi. Uji Durbin-Watson (DW test) dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi. Jika nilai Durbin Watson berada antara -2 dan 2 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

DAFTAR PUSTAKA :

Ramsay, Anita. 2016. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT Aetra Air Jakarta. Penelitian Ilmiah. Ekonomi-S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma. Jakarta.

1 Yang hilang telah kembali

Hay hay hayyy .....
Akhirnya blog ini kembali lagi , setelah sekian lama menghilang :D bukan menghilang sih lebih tepat nya lupa alamat emailnya oke maafkan itu kesalahan saya yang telah melupakan alamat email nya haha . Tapi yaudalahlah ya yang penting blog ini bisa digunakan lagi untuk keperluan matkul softskill . Anyway udah sekian curcol dari saya sampai jumpa lagi byeeeeee

1 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Pengertian Politik dan Strategi Nasional

Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh warga negara. Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan:

a. Negara

Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

b. Kekuasaan

Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

c. Pengambilan keputusan

Politik adalah pengambilan keputusan melaui sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor public dari suatu negara. Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik adalah siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.

d. Kebijakan umum

Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambill oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.

e. Distribusi

Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.

Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyususan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam system manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangumnan selama lima tahun. Sebelumnya Politik dan strategi nasional mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.

Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.

Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.

Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut ;

1. Tingkat penentu kebijakan puncak

a. Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitikberatkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukanb oleh MPR.

b. Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negata dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.

2. Tingkat kebijakan umum

Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisimengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat diatasnya.

4. Tingkat penentu kebijakan teknis

Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.

5. Tingkat penentu kebijakan di Daerah

a. Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di Daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.

b. Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II. Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur dan bupati atau walikota dan kepala daerah tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/KepalaDaerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat II.

Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan

oleh rakyat Indonesia, untuk itu pembangunan di segala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian pembangunan nasional harus berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 alania ke-4.

Politik dan Strategi Nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Hal ini berlaku sebelum adanya penyelenggaraan pemilihan umum Presiden secara langsung pada tahun 2004. Setelah pemilu 2004 Presiden menetapkan visi dan misi yang dijadikan rencana pembangunan jangka menengah yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun bangsa.

1. Makna pembangunan nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

2. Manajemen nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu sistem sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif, strategis dan integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan.

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan, dan penilaian hasil kebijaksanaan terhadap berbagai kebijaksanaan nasional. Disini secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah system sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsur, struktur, proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya.

Secara sederhana unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi :

a. Negara

Sebagai organisasi kekuasaan, negara mempunyai hak dan kepemilikan, pengaturan dan pelayanan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

b. Bangsa Indonesia

Sebagai unsur pemilik negara, berperan menentukan sistem nilai dan arah/haluan negara yang digunakan sebaga landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi negara.

c. Pemerintah

Sebagai unsur manajer atau penguasa, berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.

d. Masyarakat

Sebagai unsur penunjang dan pemakai, berperan sebagai kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Sistem Konstitusi Nasional

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis “Cons tituer” yang berarti membentuk. Maksud dari istilah tersebut adalah pembentukan, penyusunan atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dua kata “Cume” berarti “bersama dengan ….” Dan “Sta tuere” berarti: “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu”. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Grondwet”. “Grond” berarti tanah atau dasar, dan“Wet” berarti Undang-Undang.

Menurut istilah, konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi pada umumnya bersikat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi. Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi.

Menurut F. Lasele konstitusi dibagi menjadi 2 pengertian, yakni:

1. Sosiologis dan politis. Secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat.

2. Yuridis. Secara yuridis konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Konstitusi

Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sedangkan fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negara.

Menurut A. A. H. Struycken ruang lingkup konstitusi meliputi:

a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau

b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa

c. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwajibkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang

d. Suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Klasifikasi Konstitusi

K. C. Weare mengklasifikasikan konstitusi menjadi 5, yaitu:

a. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis

Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki “kesakralan khusus” dalam proses perumusannya. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat- istiadat dari pada hukum tertulis.

b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku

Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus disebut dengan konstitusi fleksibel. Sebaliknya, konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya adalah konstitusi kaku.

c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi

Konstitusi derajat tinggi ialah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi.

d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan

Bentuk ini berkaitan dengan bentuk negara; jika negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian

e. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial :

- Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih

- Presiden bukan pemegang kekuasaan legislatif

- Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan

tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial

- Kabinet yang dipilih PM dibentuk atau berdasarkan ketentuan yang

menguasai parlemen

- Para anggota kabinet sebagian atau seluruhnya adalah anggota

Parlemen.

- Kepala negara dengan saran PM dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilu.

Sejarah Perkembangan Konstitusi

Konstitusi telah lama dikenal sejak jaman bangsa Yunani. Pada masa itu pemahaman tentang konstitusi hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Sejalan dengan perjalanan itu, pada masa kekaisaran Roma konstitusi berubah makna, yakni; suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang.

Selanjutnya pada abad VII lahirlah piagam Madinah atau konstitusi Madinah yang merupakan satu bentuk konstitusi pertama di dunia yang telah memuat materi sebagaimana layaknya konstitusi modern dan telah mendahului konstitusi-konstitusi lainnya di dalam meletakkan dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Pada tahun 1789 meletus revolusi di Perancis, ditandai oleh ketegangan- ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Maka pada tanggal 14 September 1791 tercatat diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis XVI. Sejak peristiwa inilah, sebagian besar negara-negara di dunia sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi.

Dan akhirnya, muncullah konstitusi dalam bentuk tertulis yang dipelopori

oleh Amerika. Namun, konstitusi pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai UUD, atau “Konstitusi Modern” baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan.

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan kita pasca amandemen UUD 1945, sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak saja berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain, seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dan lain-lan. Dimensi perubahan itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, serta membawa implikasi perubahan yang cukup besar di bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional.

Tentu semua cakupan masalah yang begitu luas, tidak dapat saya ketengahkan dalam ceramah yang singkat ini. Ceramah ini hanya akan menyoroti beberapa aspek perubahan konstitusi dan pengaruhnya terhadap lembaga-lembaga negara, yang menjadi ruang lingkup kajian hukum tata negara. Terkait dengan hal itu, saya tentu harus menjelaskan sedikit latar belakang sejarah, gagasan dan hasil-hasil perubahan, yang menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dengan UUD 1945 sebelum amandemen. Saya ingin pula mengetengahkan serba sedikit analisis, tentang kelemahan-kelemahan UUD 1945 pasca amandemen, untuk menjadi bahan telaah lebih mendalam, dan mungkin pula dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penyempurnaan UUD 1945 pasca amandemen.

1 KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negar serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

1.      Ketangguhan

Adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya.

2.       Keuletan

Adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut diatas untuk mencapai tujuan.

3.        Identitas

Yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya.

4.        Integritas

Yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensional maupun fungsional.

5.       Ancaman

Yang dimaksud disini adalah hal/usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal dan politis.

6.      Hambatan dan gangguan

Adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

 Tiga sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional :

A.    Ketahanan nasional sebagai kondisi. Bagaimana melihat ketahanan nasional dari keadaan kondisi yang memungkinkan suatu Negara berkemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman tantangan hambatan dan gangguan bagi kelangsunagn hidup bangsa.

B.     Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan. Sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional memberikan gambaran pendekatan yang integral (mencerminkan segala aspek atau isi baik saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan). Dalam hal pemikiran, pendekatan ini menggunakan pemikiran kesisiteman.

C.     Ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang merupakan ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara.

Kehidupan nasional dapat dibagi dalam berbagai aspek sebagai berikut:

Aspek alamiah(trigatra) meliputi:

·         Posisi dan lokasi geografi

·         Keadaan dan kekayaan alam

·         Kemampuan penduduk

Aspek sosial(pancagatra) meliputi:

·         Ideologi

·         Politik

·         Ekonomi

·         Sosial budaya

·         Pertahanan keamanan

Aspek Trigatra

·         Posisi dan lokasi geografi negara

Bentuk keadaan dan lokasi geografis suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya dalam penyelenggaraan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan.Negara kepulauan dalam membina ketahanan nasionalnyaharus lebih banyak memanfaatan potensi lautnya, sedang negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi daratnya.

Posisi dan lokasi geografis suatu negara sangat menentukan peran negara tersebut dalam percaturan lalulintas dunia, sehingga akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang berbeda.Kesimpulannya adalah bahwa letak geografis suatu negara akan berpengaruh terhadap ketahaan nasional negara.

·         Keadaan kekayaan alam

Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, di laut, di udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara,dan dapat dirinci sebagai berikut:

Sifat kekayaan alam di bumi didistribusikan tidak merata dan tidak teratur sehingga ada negara kaya sumberdaya alam dan negara miskin sumber daya alamnya.Hal demikian menyebabkan adanya ketergantungan antar negara tersebut yang dapat menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks.

·         Keadaan dan kemampuan penduduk

Penduduk adalah manusia yang menempati suatu wilayah negara.Manusia adalah faktor penentu dalam melakuka suatu tindakan dengan kata lain menusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional.Dalam arti bahwa pengusahaan penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan dan keamanan tergantungpada manusia. Masalah yang berkaitan dengan keadaan dan kemampuan penduduk adalah:

·         Jumlah penduduk

Jumlah penduduk akan berubah karena kematian(mortalitas) dan kelahiran(fertilitas) dan migrasi.

·         penduduk

Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan tingkat pendidikan dll.

·         Persebaran penduduk

Persebaran penduduk yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penyediaan tenaga kerja untuk mengelola kekayaan alam dan juga berpengaruh terhadap tersedianya personal yang mampu mengelola Hankam.

Aspek Pancagatra

1.      Ideologi

Ideologi diartikan sebagai prinsip pengarahan yang dijadikan dasar atau pemberi arh dan tujuan yang hendak dicapai di dalam melangsungkan dam mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.Ideologi adalah ilmu dan pengetahuan dsar atau dapat disamakan dengan cita-cita.Dengan kata lain bahwa yang dicita-citakan dan yangdiperjuangkan dalam suatu kehidupan nyata.

Faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang ideologi adalah nilai dan sistem nilai.Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi manusia baik secar pribadi maupun makluk sosial sesuai kodratnya.Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh.

Ketahanan nasional di bidang ideologi bangsa Indonesia ditujuksn intuk mrngatasi ancamanyang membahayakan kelanngsungan kehidupan pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia.

Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melaksanakan dan mengaktualisasikan ideologi, baik aktualisasi objektif maupun subjektif, maka makin tinggi ketahanan ideologi suatu bangsa.Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip antar lain:

·         Ideologi harus diaktualisasikan baik bidang kenegaraan dan oleh setiap warga negara.

·         Ideologi sebagai perekat pemersatu harus senantisa ditanamkan kepada seluruh warga negara

·         Ideologi harus dijadikan panglima, atau politik, ekonomi, budaya dan Hankam harus bersumber dan mengacu pada ideologi bangsa dan bukan sebaliknya.

·         Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan ideologi yang senantiasa mampu mengantisipasi perkembengan zaman dan dinamika masyarakat.

·         Ideologi pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan bernegara.Ideologi dijadikan untuk pemersatu dan menyejahterakan bangsa.

·         Mensosialisasikan ideologiPancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalistis, dan berkeadilan.

2.      Politik

            Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas, haluan, dan kebijaksanaan yang diguakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan, oleh karena itu masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berbeda ditangan pemerintah. Kehidupan politik dapat dibag ke dalam dua sektor:

·         Sektor masyarakat yangberfungsi memberikan masukan,terwujud dalam pernyataan keinginan dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

·         Sektor pemerintahan berfungsi sebagai keluaran yang berupa kebijaksanaan yang melahirkan peraturan perundang-undangn yang merupakan keputusan politik.

Ketahanan aspek politik

Dalam ranka mewujudkan ketahanan politik, diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat, dinamis, mampu memelihara stabilitas politik berdasarkan pancasila, UUD 1945 yang menyangkut:

·         Sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan bersifat absolut, dan kedaulatan ditangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

·         Dalam mekansme politik dimungkinkan adanya perbedan pendapat, namun perbedaan tersebut tidak menyangkut nilai dasar, sehingga tidak antagonis yang menjurus kepada konflik.

·         Kepemimpinan nasional diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap memegang tefuh nilai-nilai Pancasila.

·         Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, antara kelompok dan golongan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Ketahanan aspek politik luar negeri

·         Hubungan politik luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerja sama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, dan meningkatkan citra positif Indonesia dan memantapkan persatuan dan kesatuan.

·         Politik luar negeri dikembangkan berdasarkan sekala prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antar negara berkembang, negara maju sesuai dengan kemampuan dan kepentingan nasional.Kerja sama antar negara Asean dalam bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan kerja sama dengan negara non blok.

·         Citra positif bangasa indonesia perlu ditingkatkan melalui promosi, diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda dan kegiatan olahraga.

·         Perjuangan bangsa indonesia didunia untuk meningkatkan kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan indonesia dari kegiatan diplimasi negatif negara lain, dan hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan.

Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemeerintah dan masyarakat di dalam mengelola faktor-faktor produksi( sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen) dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Agar dapat terciptanya ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain:

a.       Sistem ekonomi diarahkan untuk memakmurkan rakyat melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa.

b.      Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, dengan memanfaatkan sumber daya nasional menggunakan sarana iptek dalam menghadapi setiap permasalahan serta tetap memperhatikan kesempatan kerja.

c.       Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dan sektor.

d.      Struktur ekonomi dimantabkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan, keterpaduan antar sektor pertanian, industri dan jasa.

Ketahanan sosial budaya

Ketahanan sosial budaya diartian sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATGH baik yang datang dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan

Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATGH yang datang dari dalam dan luar, yang langsung dan tidk langsung membahayakan identitas, itegritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan.Dalam pembangunan kekuatan Hankam terdapat empat pendekatan, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan, dan politik.Pada konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah keamanan dan pertahanan.Pertahanan diserahkan kepada TNI, sedang keamanan dalam negeri diserhkan kepada POLRI.TNI dapat dilibatkan untuk menangani masalah dalam negeri jika POLRI tidak mampu karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat.

            Pembangunan kekuatan Hankam harus mengacu pada konsep wawasan nusantara, dimana Hankam diarahkan untuk seluruh wilayah RI,disamping kekuatan Hankam harus mampu mengantisipasi preduksi ancaman dari luar sejalan dengan kemajuan iptek militer yang menghasilkan daya gempur jarak jauh.

Kondisi kehidupan nesional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegar dalam wadah NKRI yang dilandasi pancasila, UUD 1945 dan landasan fisional wawasan nusantara.

Interelasi Antar Gatra

A.    Ketahanan nasional hakikatnya tergantung pada kemampuan bangsa dan negara di dalam mempergunakan aspek alamiahnya sebagai dasar penyelenggaraan dan kehidupan-kehidupan nasional di segala bidang.

B.     Ketahanan nasional mengandung pengertian keutuhan dimana terdapat saling hubumgan erat antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional.

C.     Kelemahan salah satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lainya dan mempengarui kondisi keseluruhanya.

D.    Ketahanan nasional bukan merupakan penjumlahan ketahanan segenap gatra,tetapi ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspek secara struktural dan funsional.

E.      Kedudukan Dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional

·         Kedudukan ketahanan nasional

            Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementsikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan.Wawasan nusantara dan ketahanan nasionalmerupakan landasan knseptual yang didasari oleh pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusional.

·         Fungsi ketahanan nasional

            Ketahanan nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai doktri dasar nasional, atau sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai poladasar pembangunan nasional,antara lain:

·         Kosepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktri dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa.

·         Kosepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan, pada hakekatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program.

·         Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan naional pada hakekatnya merupakan suatu metode integral yang mencangkup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial.

 Hakekat ketahanan nasional

            Pada hekekatnya ketahanan nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya.Penyelenggaraan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan:

·         Kesejahteraan digugakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbntuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil merata, baik jasmani maupun rohani.

·         Keamanan adalah kemampuan dalam melindungi keberadaa nbangsa, serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar.

·         Kedua pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah dugunakan bersama-sama.Pendekatan mana yang ditekankan tergantung pada kondisi dan situasi nasional dan internasional. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, demikian pula keadaaan sebaliknya. Dengan demikian evaluasi penyelenggaraan ketahanan nasional sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa.

·         Konsep ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep wawasan nusantara, sehingga konsep ketahanan nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami wawasan nusantara.

Asas-Asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara yang terdiri dadriL:

1.      Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam system kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, system kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsic yang ada pada system kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraaan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur Ketahanan Nasional.

2.      Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu

System kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bansa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu.

3.      Asas Mawas ke Dalam dan Mawas Keluar

System kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, system kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik yang bersifat positif maupun negative. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun ke luar.

a.       Mawas ke Dalam

Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa Ketahanan Nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme sempit.

b.      Mawas ke Luar

Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan danya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

4.      Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini mengakui adanya perbedaan. Perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat saling menghancurkan.

 Upaya Menjaga Ketahanan Nasional

Di era globalisasi saat ini para pemuda Indonesia haruslah semakin mengerti apa itu ketahanan nasional serta sebagai penerus bangsa juga harus tahu cara menjaga ketahanan nasional. Ketahanan Nasional yaitu kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan, ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara , serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.

Dalam ketahanan nasional kita punya Asas Ketahanan Nasional diantaranya yaitu Asas Kesejahteraan dan Keamanan, Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu, Asas Mawas ke Dalam, Mawas ke Luar, serta Asas Kekeluargaan. Dalam diri seseorang harus ditanamkan sifat ketahanan nasional diantaranya mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi dan kerjasama. Ini semua merupakan modal awal untuk menjaga ketahanan nasional.

Dampak Tidak Adanya Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Jadi jika tidak ada ketahanan nasional di Negara kita, mungkin Negara kita tidak akan tangguh dan sekokoh seperti sekarang ini, ketahanan nasional itu dasar dari bersatunya rakyat Indonesia, sehingga dapat membangun bangsa ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi segala ancaman yang datangnya secara tiba-tiba sekalipun.